FinReP Studies

Latar Belakang Pemikiran

Sebagai negara yang mulai tumbuh perekonomiannya,

India

memiliki kepentingan yang nyata atas

Afghanistan

. Pertama, Afghanistan merupakan ‘pintu gerbang’ (gateway) menuju minyak dan kekayaan mineral lain yang terdapat di negara-negara Asia Tengah, terutama Iran, karena Afghanistan berbatasan langsung dengan Iran di sebelah Barat. Kedua, proses rekonstruksi

Afghanistan

pasca rezim Taliban, memberi peluang yang besar pada korporasi-korporasi

India

seperti kontraktor dan investor untuk menanamkan modalnya dan meraih keuntungan di

Afghanistan

. Hal ini tentu sangat menguntungkan

India

dari segi ekonomi.

Sementara kenyataan yang ada adalah :

-         Selama menjadi negara jajahan Inggris (sebelum tahun 1947),

India

tidak pernah akur dengan

Afghanistan

.

-         Uni Soviet memutuskan untuk menginvasi

Afghanistan

mulai tahun 1979 sampai tahun 1989, dengan

India

sebagai sekutu turut andil di dalamnya.

-         Selama era tahun 1990-an antara Pakistan, India, Rusia, dan Iran terjadi persaingan menguasai Afghanistan untuk mempertahankan pengaruh mereka di wilayah tersebut

Dengan kata lain, image India di Afghanistan adalah negara yang kejam dan suka berperang. Setelah berakhirnya kekuasaan Taliban atas

Afghanistan

,

India

menunjukkan perubahan orientasi hubungannya dengan

Afghanistan

. Tidak lagi melalui konflik seperti yang pernah dilakukan, namun India menggunakan cara-cara yang damai seperti pemberian bantuan kemanusiaan pasca rezim Taliban tahun 2001, kerjasama pendidikan dan ekonomi, mulai ada press release dari PM India tentang Afghanistan sejak tahun 2004, serta ekspor film-film Bollywood.

Bollywood merupakan senjata yang ampuh bagi

India

untuk lebih mendekati masyarakat

Afghanistan

dan menunjukkan bahwa

India

juga merupakan negara yang indah dan baik hati. Kekuatan Bollywood tidak serta merta muncul begitu saja, tapi memang sudah tertanam dari sejak awal berdirinya pada tahun 1899, masyarakat

Afghanistan

telah menyukainya baik dari segi cerita maupun akting para aktor dan aktrisnya. Setelah sempat dilarang peredarannya di Afghanistan selama pendudukan Taliban, mulai tahun 1996 sampai dengan 2001, akhirnya Bollywood bisa kembali lagi ke Afghanistan.

Hal-hal yang menunjukkan hubungan India-Bollywood-Afghanistan, antara lain:

-         Pemenang kontes Miss India tahun 2001 (bertepatan dengan tahun keruntuhan rezim Taliban di Afghanistan) adalah Celine Jaitley, seorang gadis keturunan India-Afghanistan. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Miss India dimenangkan oleh warga keturunan

Afghanistan

.

-         Menlu India, Jaswant Singh melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya di Afghanistan setelah keruntuhan rezim Taliban, dia memenuhi pesawatnya bukan dengan bantuan makanan atau obat-obatan, seperti yang umumnya dilakukan oleh pengunjung-pengunjung lain, tapi ia justru membawa film-film India dan kaset-kaset lagu India untuk dibagikan kepada masyarakat Afghanistan.

Rumusan Masalah

“Mengapa

India

memilih Bollywood sebagai salah satu ‘alat’ dalam memperbaiki hubungannya dengan

Afghanistan

?”

Hipotesa

India

memilih Bollywood sebagai ‘alat’ untuk memperbaiki hubungannya dengan

Afghanistan

karena Bollywood mampu menunjukkan eksistensinya di

Afghanistan

meskipun secara politis hubungan India-Afghanistan dalam suasana konflik. Sejak awal berdirinya Bollywood tahun 1899,

Afghanistan

telah menjadi tujuan dari penjualan hasil produksi film-film Bollywood tersebut. Kemudian ketika terjadi Cold War, hubungan kedua negara sering diwarnai dengan perang, tetapi Bollywood tetap eksis di

Afghanistan

. Setelah Perang Dingin usai, India masih tetap bermasalah dengan Afghanistan secara politis, terbukti dengan tidak adanya kunjungan kenegaraan dari para pejabat India terutama PM, ke Afghanistan setelah tahun 1976. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada upaya kerjasama bilateral antara kedua negara. Tapi lagi-lagi Bollywood tidak terpengaruh. Film-film Bollywood tetap disukai oleh masyarakat Afghanistan, film-film Bollywood yang sukses dalam kurun waktu tersebut adalah film karya Yash Chopra, antara lain Dhool ka Phool, Dharamputra, Admi aur Insaan, Kalla Patthar, Mashaal, dan Yeh Dillagi. Hal-hal semacam itu bukan tidak mungkin menjadikan Bollywood sangat dekat dengan masyarakat

Afghanistan

.

Di samping itu, konsistensi Bollywood dalam mengenakan pakaian Sari di setiap film-filmnya, bahkan di film Bollywood yang paling modern sekalipun, atau tindakan mempertahankan lagu-lagu dalam film sebagai ciri khas film Bollywood, mampu menunjukkan image bangsa India yang tetap menghargai kebudayaan aslinya ditengah maraknya globalisasi. Hal ini tentu sangat membantu

India

dalam menunjukkan jati dirinya di dunia internasional, termasuk

Afghanistan

.

Questions

1. Perbedaan pandangan masyarakat

   Afghanistan

   terhadap

   India

   sebelum dan sesudah perfilman Bollywood masuk – lagi ? - ke negara tersebut?

2. Terkait dengan penggunaan kata ‘memperbaiki’ didalam judul, apa sebenarnya yang ‘diperbaiki’ dalam observasi permasalahan tersebut?
3. Apa perbedaan konsep ‘soft power’ dan ‘propaganda’ dari perspektif  Intan? Dan, konsep ‘soft power’ macam apakah yang digunakan Intan untuk membentuk kerangka risetnya?

Suggestions

Rekonstruksi Riset Skripsi Intan

Bollywood dipandang sebagai sebuah potensi kekuatan yang terlepas dari imej pemerintah

India

bahkan negara. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan masyarakat

Afghanistan

terhadap film-film

India

yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi hubungan politik kedua negara (India-Afghanistan). Dari pembuktian tersebut dapat diasumsikan bahwa Bollywood – sebagai representasi industri film

India

– merupakan pengejawantahan konsepsi kekuatan masyarakat transnasional yang bersifat territorial transboundary melalui media distribusi budaya.

Observasi permasalahan ini harus melibatkan aspek kemasyarakatan di wilayah Afghanistan, faktor-faktor entertainment dalam film-film Bollywood harus dipertemukan dengan sisi ekspektasi masyarakat Afghanistan terhadapnya, sehingga hipotesa riset dapat terjawab dengan komprehensif.

Riset ini dapat dijalankan melalui lensa cultural approach, dengan perspektif Masyarakat Transnasional, dan dibatasi oleh Teori Transnasionalisme yang mengusung asumsi utama sebagai berikut :

“ Bahwa dalam fenomena Hubungan Internasional saat ini aktor non-negara (NSA) memegang peranan penting dalam menentukan dinamika perubahan internasional. Selain itu, hubungan lintas batas negara sudah tidak lagi didominasi oleh hubungan antar-pemerintah, karena dalam hubungan yang bersifat transnasional, masyarakat masing-masing negara juga dapat berhubungan satu sama lain”.

Additional Notes

Rumusan Masalah : Mengapa

Indonesia

mengambil keputusan untuk mengajukan proposal REDD (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) ?

Hipotesa : 1. Motivasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengajuan proposal tersebut adalah motivasi ekonomi

                 2. Motivasi berikutnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengajuan proposal tersebut adalah motivasi kepedulian

Indonesia

kepada lingkungan

Batasan Waktu : Analisa Bambang dimulai dari rentang waktu Conference of Party ke-11 Perubahan Iklim di Montreal-Kanada tahun 2005 sampai Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali pada tahun 2007.

Kerangka Teoretis : Bambang memakai Decision Making Theory (Snyder) beserta Konsep ‘Rational Actors’ (Graham T. Allison) sebagai pisau analisa dalam risetnya tentang inisiatif REDD

Indonesia

ini. Sedangkan International Political Economy Approach menjadi pilihan Bambang untuk memverifikasi kedua poin hipotesanya tentang motif

Indonesia

dalam pengajuan proposal REDD.

The Critics

Questions :

1. Mengapa Bambang memilih stand point negara berkembang dalam papernya?

2. Apakah pengajuan proposal REDD yang dilakukan

Indonesia

bersifat bilateral, ataukah multilateral?

3. Apakah penerapan REDD memiliki konsekuensi logis terhapusnya tanggung jawab kepedulian lingkungan – yang seharusnya juga dimiliki – negara maju?

Suggestions :

1. International Political Economy bukanlah pendekatan yang tepat bagi aspek kajian lingkungan yang dipilih Bambang. Hal ini disebabkan oleh adanya poin kedua hipotesis yang mengandung klaim kepedulian lingkungan (environmental concern) di mana poin tersebut tidak mengandung aspek motivasi ekonomis. Environmental Approach dengan klaim kepedulian lingkungannya, merupakan pendekatan yang dirasa lebih tepat untuk digunakan.

Di sisi lain, apabila Bambang memutuskan untuk menggunakan Environmental Approach sebagai pengganti dari International Political Economy Approach, maka Konsep ‘Rational Actors’ (Allison) tidak dapat menjadi pisau analisa yang memadai, karena konsep tersebut memiliki asumsi dasar penghitungan untung-rugi (Cost-Benefit Analysis) yang tidak dapat diterapkan dalam klaim kepedulian lingkungan.

2. Sebenarnya, terdapat orientasi alternatif untuk riset yang dilakukan bambang. Tentunya akan menjadi lebih menarik jika topik proposal REDD ini dilihat dari perspektif negara maju. Bambang dapat memulai risetnya dari pertanyaan, “kepentingan apakah yang tersembunyi di balik dukungan dan persetujuan negara maju terhadap proposal REDD?”. Tema ‘hidden agenda’ merupakan salah satu lini kajian yang masih menarik sampai saat ini, di samping itu, dengan tema tersebut paper bambang tidak hanya terbatas pada bahasan deskriptif namun dapat menyertakan bahasan analitis yang cukup mendalam.

Orientasi alternatif ini dapat dianalisa melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan Marxist – dengan hipotesa ‘bahwa persetujuan negara maju terhadap proposal REDD merupakan bentuk manuver politik internasional dari negara maju yang bertujuan menghambat pertumbuhan sector industri dan perekonomian negara berkembang – atau pendekatan geopolitik – dengan hipotesa bahwa areal hutan merupakan sumber daya yang langka dan bernilai ekonomis tinggi pada saat ini, sehingga REDD merupakan jalan masuk bagi penguasaan sumber daya kehutanan yang dilakukan oleh negara maju.

KEPUTUSAN

INDONESIA

MENGAJUKAN SKEMA REDD (REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND DEGRADATION) SEBAGAI UPAYA PENANGANAN MASALAH PERUBAHAN IKLIM

Oleh:

Bambang Wahyudi

Perubahan iklim sudah menjadi ancaman global, mengingat banyaknya aktivitias manusia, di sebuah negara, yang telah menyumbangkan perubahan iklim, juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang berada di negara lain.

PENYEBAB

Dalam konteks negara, baik Negara maju ataupun Negara berkembang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perubahan iklim. Negara maju dengan kegiatan industrinya yang tinggi, dimana kegiatan industri ini kebanyakan disokong oleh penggunaan bahan bakar minyak dalam jumlah yang besar. Sedangkan Negara berkembang, disebut-sebut telah memberikan kontribusi dalam menciptakan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan oleh tingginya tingkat kerusakan hutan di Negara berkembang (yang memiliki hutan). Hutan memiliki fungsi sebagai penyerap karbon (yang dihasilkan Negara maju). Semakin menurunnya fungsi hutan ini lah yang menyebabkan posisi Negara berkembang sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Bahkan, akibat tingginya tingkat kerusakan hutan di

Indonesia

, telah menempatkan Negara kita pada posisi ketiga penghasil emisi terbesar setelah AS dan

China

.

RESPON

Dalam berbagai fora internasional tentang perubahan iklim, pembicaraan mengenai penanganan perubahan iklim tidak hanya soal penurunan emisi di Negara maju, tetapi juga mengenai pencegahan deforestasi (Avoided defoerstation). Ide dasar dari Avoided Deforestation adalah Negara maju membayar Negara berkembang pemilik hutan untuk mengurangi tingkat penggundulan hutan di Negara tersebut. Salah satu usulan adalah dengan memberi bantuan keuangan untuk kepentingan tersebut.

Isu pencegahan deforestasi pertama kali dibicarakan dalam Conference of Party ke-11 Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, 2005. Papua Nugini dan

Costa Rica

mengusulkan RED (Reducing Emission from Deforestation). Bertolak dari pertemuan ini, kemudian berkembang kesadaran dan kesepakatan internasional bahwa kebijakan-kebijakan di masa depan untuk memerangi perubahan iklim harus mengurangi deforesatasi di Negara-negara tropis.

POSISI

INDONESIA

Melihat potensi hutan yang dimiliki,

Indonesia

sadar bahwa ia bisa memiliki andil yang besar dalam mengurangi emisi karbon akibar deforestasi. Oleh karenanya, meskipun inisiatif awal REDD diusulkan oleh kedua Negara di atas, namun kemudian

Indonesia

lah yang mengambil inisiatif untuk memimpin 11 negara pemilik hutan terbesar di dunia (dikenal dengan Forest-11 untuk merealisasikan inisiatif ini secara lebih konkrit (dalam sidang Umum PBB,

New York

, September 2007).

Beberapa pendukung RED kemudian bukan saja mengusung tentang pencegahan deforestasi, tetapi juga penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan (REDD), dan

Indonesia

adalah salah satunya, dan akan memperjuangkan REDD pada COP-13 agar disepakati secara internasional.

Untuk itu, Departemen Kehutanan Indonesia telah menyiapkan Kerangka Road Map REDD dan terbagi ke dalam tiga fase, yaitu: (a) fase persiapan/readiness (2007); (b) Fase Transisi/Pilot Activities (2008 – 2012); dan (c)  Fase Implementasi dengan Mekanisme Pasar (2012 atau lebih awal sesuai hasil negosiasi/keputuasn CoP). Proposal REDD

Indonesia

telah mendapat dukukngan dari beberapa Negara maju seperti

Jerman

,

Australia

, Inggris, Kanada, Jepang dan Norwegia. Bahkan secara bilateral, Jerman berkomitmen untuk membiayai 25 juta Euro, dan Australia berkomitmen untuk membiayai 30 juta dolar Australia.

Fase persiapan di antaranya menyiapkan metodologi mengukur dan memonitor persediaan karbon dan mekanisme insentif, serta aspek pasarnya. Fase persiapan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi difasilitasi Bank Dunia, Departemen Pengembangan Internasional Inggris (DFID), Jerman, dan

Australia

. Dibentuk pula Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA), dengan 25 ahli yang membantu fase persiapan. penghitungan potensi karbon terbagi dalam

lima

strategi lanskap, yaitu pengelolaan kawasan konservasi, hutan tanaman produksi, lahan gambut, perkebunan untuk industri pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit.

RESPON INTERN

INDONESIA

TERHADAP PENGAJUAN SKEMA REDD OLEH

INDONESIA

            Dalam menanggapi skema penurunan emisi karbon ini, beberapa akademisi dan praktisi memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa diantara mereka menunjukkan sikap skeptis terhadap pelaksanaan REDD. Direktrur Ekskutif Wahana Lingkungan Hidup, Chalid Muhammad menuturkan bahwa REDD hanya akan menjadi jebakan bagi negara-negara yang memiliki hutan seperti

Indonesia

. Dengan skema REDD, substansi persoalan pada perubahan iklim menjadi hilang. Dan melalui skema ini, negara maju tidak melakukan pengurangan emisi.

            Jika ditinjau lebih jauh lagi, REDD merupakan program yang menggabungkan unsur negara, masyarakat lokal, perusahaan, lingkungan dan iklim. Program yang demikian memiliki kecenderungan untuk menciptakan masalah baru. Dalam setiap konservasi lahan di

Indonesia

cenderung berakhir dengan pelanggaran HAM. Setidaknya, menurut catatan Walhi telah terjadi 356 konflik yang melibatkan penduduk lokal, negara, dan perusahaan perkebunan dan kehutanan sepanjang tahun 2003 hingga 2007 yang tersebar di 27 provinsi. Selain itu, di Uganda dan Ekuador telah terjadi penyingkiran ribuan komunitas lokal dari hutan akibat privatisasi hutan oleh perusahaan-perusahaan negara maju yang dibekingi oleh pemerintah setempat dengan mengatasnamakan konservasi dan  penyelamatan iklim global.

            Selain respon di atas, ada satu hal yang semakin membuat penulis tertarik untuk menganalisa keputusan Indonesia mengajukan skema REDD pada COP-13, Nur Masripatin, Sekretaris Penelitian dan Pengembangan Hutan, Departemen Kehutanan menyatakan bahwa  isu REDD sangat kompleks dan perbedaan persepsi di dalam negeri sendiri masih luar biasa lebarnya.